FUNGSI DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LHOKSEUMAWE DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH BERDASARKAN SYARI’AT ISLAM

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana fungsi kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah berdasarkan Syari’at Islam. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu digunakan metode penelitian normatif Pasal 4 ayat (1) 5 (2) Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ulama. Proses pengumpulan data ialah studi kepustakaan ( library research) yang didukung oleh empiris kemudian diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan deskriptif mudah dipahami pembaca. Hasil menunjukkan bahwa MPU Islam tidak berjalan dengan efektif dikarenakan peraturan hanya mengharuskan pertimbangan, kritikan atau saran tetapi terlibat langsung penyelenggaraan Pemerintahan. Maka dari hal itu, setiap disampaikan ada kewajiban bagi pemerintah mengindahkannya. Penerimaan penolakan adalah tanggung jawab moral mesti diperhatikkan. Kata Kunci : Fungsi, Kewenangan, Ulama, Kebijakan Daerah